Indikator
  • USD → IDR Jual: 13,338 • USD → IDR Beli: 13,352
  • EUR → IDR Jual: 14,126 • EUR → IDR Beli: 14,145
  • HKD → IDR Jual: 1,718 • HKD → IDR Beli: 1,720
  • JPY → IDR Jual: 117 • JPY → IDR Beli: 117
  • AUD → IDR Jual: 10,210 • AUD → IDR Beli: 10,226
  • SGD → IDR Jual: 9,371 • SGD → IDR Beli: 9,387
  • Emas Jual → 548,000 • Emas Beli → 523,000
  • Perak Jual → 10,900
  • Update Tanggal 07-03-2017

Kemendagri Bentuk Timsus untuk Inventarisir PNS Terindikasi HTI

Home / Peristiwa - Nasional / Kemendagri Bentuk Timsus untuk Inventarisir PNS Terindikasi HTI
Kemendagri Bentuk Timsus untuk Inventarisir PNS Terindikasi HTI Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. (Foto: Dok/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta jajarannya untuk hati-hati dalam menginventarisir pegawai negeri sipil (PNS) yang terindikasi dengan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Kata dia, harus ada bukti yang jelas, tegas dan tak terelakkan untuk menyatakan kalau PNS yang dilaporkan memang HTI.

"Saya sudah instruksi klarifikasinya harus hati-hati. Saya tidak mau dengar katanya-katanya. Harus bisa bedakan juga ukuran simpatisan, fungsionaris atau pengurus," paparnya dalam keterangan tertulis yang dipancaluaskan, Rabu (26/7/2017).

Diakui Tjahjo, pihaknya sudah membentuk tim khusus untuk memverifikasi PNS yang terlibat Ormas HTI. Jika terbukti berdakwah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, ada videonya sedang mengorganisir dan menghimpun PNS lain di lingkungan Kemendagri, ditambah adanya saksi, itu yang akan dikategorikan bersalah.

Terkait sanksi sambung Tjahjo, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Mulai dari teguran, pendisiplinan, diminta mundur dari jabatannya dan bukan mustahil juga pemberhentian secara tidak hormat alias dipecat.

"Karena jadi PNS harus bersumpah setia pada Pancasila dan UUD 45, jadi sanksi diberikan sewajarnya jika terbukti melanggar sumpah," jelasnya.

Sejauh ini, belum ada kasus PNS yang terbukti masih berdakwah atau menyebarkan ideologi HTI di lingkungan mendagri pasca ormas itu dibubarkan. Namun, untuk antisipasi, Mendagri Tjahjo mengingatkan bahwa pemberhentian terhadap PNS terindikasi HTI kalau sampai kejadian, harus sangat berhati-hati.

"Supaya tidak dimanfaatkan oknum tertentu untuk sikut-sikutan jabatan dengan menuduh rekan kerja sebagai HTI. Padahal, tujuannya hanya ingin menyingkirkan orang tersebut dari Kemendagri," bebernya.

"Sebelum dan sesudah pembubaran ormas kan beda. Rambu-rambunya nanti bagaimana untuk ASN dan PNS, disiapkan Menpan RB," tukas Tjahjo. (*)

Berita Terkait

Komentar

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Terpopuler

Top
Wawanita.com satriamedia.com