Indikator
  • USD → IDR Jual: 13,338 • USD → IDR Beli: 13,352
  • EUR → IDR Jual: 14,126 • EUR → IDR Beli: 14,145
  • HKD → IDR Jual: 1,718 • HKD → IDR Beli: 1,720
  • JPY → IDR Jual: 117 • JPY → IDR Beli: 117
  • AUD → IDR Jual: 10,210 • AUD → IDR Beli: 10,226
  • SGD → IDR Jual: 9,371 • SGD → IDR Beli: 9,387
  • Emas Jual → 548,000 • Emas Beli → 523,000
  • Perak Jual → 10,900
  • Update Tanggal 07-03-2017

Petani Tebu Beromzet di Bawah Rp 4,8 miliar Tak Dikenai PPN

Home / Ekonomi / Petani Tebu Beromzet di Bawah Rp 4,8 miliar Tak Dikenai PPN
Petani Tebu Beromzet di Bawah Rp 4,8 miliar Tak Dikenai PPN ILUSTRASI: Petani tebu. (Foto: Dok. TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kabar mengembirakan datang bagi petani tebu. Kini telah diputuskan bahwa petani tebu beromzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun tidak akan dikenai PPN. Alasannya, karena tidak bisa disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Selain itu, menurut Undang-undang Perpajakan, pedagang pun tak dapat membebankan PPN yang harus ditanggungnya ke petani.

Ditjen-PajaksHnE2.jpg

Hal itu adalah hasil kesepakatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, setelah mengundang Asosiasi Petani Tebu untuk membahas pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen gula, Kamis (13/7/2017).

“Semua permasalahan telah disampaikan kepada kami dari petani tebu dan asosiasi, dan telah menghasilkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan," jelas Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugeasteadi di kantornya, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Ditjen-Pajak-2J05qm.jpg

Menurutnya, ada dua keputusan yang dihasilkan dalam rapat tiga jam itu. Pertama, petani tebu beromzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun tidak akan dikenai PPN, sebab mereka tidak bisa disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selain itu, menurut Undang-undang Perpajakan, pedagang pun tak dapat membebankan PPN yang harus ditanggungnya ke petani.

Ditjen-Pajak-317mFp.jpg

Kedua, jelas Ken Dwijugeasteadi, Direktorat Jenderal Pajak akan mengusulkan penetapan gula petani sebagai barang kebutuhan pokok hasil pertanian, sama seperti beras.

Masuknya beber dia, gula dalam daftar kebutuhan pokok hasil pertanian berarti pemanis makanan ini bukan lagi barang kena pajak, termasuk PPN.

Ditjen-Pajak-4GvMwX.jpg

Diberitakan sebelumnya, dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, yang menetapkan gula termasuk kelompok barang kebutuhan pokok hasil industri (bukan pertanian) serta Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pengujian UU PPN Nomor 42 Tahun 2009. (*)

Ditjen-Pajak-5eB0oX.jpg

Berita Terkait

Komentar

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Terpopuler

Top
Wawanita.com satriamedia.com