Indikator
  • USD → IDR Jual: 13,338 • USD → IDR Beli: 13,352
  • EUR → IDR Jual: 14,126 • EUR → IDR Beli: 14,145
  • HKD → IDR Jual: 1,718 • HKD → IDR Beli: 1,720
  • JPY → IDR Jual: 117 • JPY → IDR Beli: 117
  • AUD → IDR Jual: 10,210 • AUD → IDR Beli: 10,226
  • SGD → IDR Jual: 9,371 • SGD → IDR Beli: 9,387
  • Emas Jual → 548,000 • Emas Beli → 523,000
  • Perak Jual → 10,900
  • Update Tanggal 07-03-2017

Pemerintah Desa Wajib Publikasikan Penggunaan Dana Desa

Home / Ekonomi / Pemerintah Desa Wajib Publikasikan Penggunaan Dana Desa
Pemerintah Desa Wajib Publikasikan Penggunaan Dana Desa Plt Kepala DPM-D Banyuwangi, Zen Kostolani. (Foto: Dian Efendi/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-D) Kabupaten Banyuwangi, kembali mengingatkan aparat Pemerintah Desa. Mereka diminta agar transparan dalam penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Pernyataan itu kembali ditegaskan oleh Plt Kepala DPM-D Banyuwangi, Zen Kostolani menyikapi temuan banyaknya desa yang belum memasang pengumuman tentang penggunaan anggaran desa.

"Masyarakat berhak mengetahui alokasi pengunaan dana desa. Jadi jangan ada yang ditutupi, wajib transparan,” tegas Zen Kostolani, Kamis (6/7/2017).

Selain didesak mempublikasikan alokasi anggaran di website desa, pemerintah desa juga harus memampang di media sosial, di balai desa dan tempat umum.

"Termasuk kita imbau untuk memasang baliho di tempat-tempat strategis agar diketahui oleh masyarakat," katanya.

Pemerintah Desa, kata Zen Kostolani, tidak perlu takut untuk transparan. Karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan turut mengawasi penggunaan anggaran desa yang kini mencapai miliaran rupiah.

"Jika ada desa yang memasang dan mempublikasikan anggarannya berarti mereka jujur," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (Askab), Agus Tarmidzi, menilai transparansi penggunaan anggaran desa tidak harus dilihat dari bentuk publikasi. Menurutnya, jika desa tidak memampang pengumuman tentang penggunaan anggaran, belum tentu bisa dinilai tidak transparan.

"Karena pertanggung jawaban oleh pemerintah desa bisa melalui Badan Permusyawatan Desa (BPD), sebagai wakil rakyat di desa," katanya.

Namun, lanjut Tarmidzi, Askab sangat mendukung transparansi anggaran desa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

"Dalam setiap forum pertemuan, seluruh Kepala Desa terus kita imbau untuk mempublikasikan anggarannya," kata Tarmidzi. (*)

Berita Terkait

Komentar

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Terpopuler

Top
Wawanita.com satriamedia.com